Munas ke-1 Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi Digelar di Jakarta

Jakarta ( 29/7) – Musyawarah Nasional ke-1 Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi (IKA Poltekim) digelar di Jakarta pada Senin-Rabu (29-31/7). Ratusan alumni Poltekim hadir pada Munas yang baru pertama kali diselenggarakan sejak berdirinya Poltekim pada tahun 1959.

Dalam kesempatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Bambang Rantam Sariwanto, S.H., M.M., menyampaikan harapannya kepada peserta Munas I IKA POLTEKIM untuk secara nyata memberikan dukungan penuh kepada POLTEKIM sebagai almamater, sehingga secara institusional, POLTEKIM dapat secara optimal dalam mencetak kader-kader tunas pengayoman yang berkualitas baik secara aspek kognitif, moral maupun psikomotorik. Poltekim merupakan satu-satunya perguruan tinggi penyelenggara pendidikan kedinasan keimigrasian di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Alumni Poltekim adalah para pejabat imigrasi yang telah melalui pendidikan teknis keimigrasian baik D III maupun pendidikan singkat.

Hingga saat ini Poltekim telah mencetak lebih dari 3500 Alumni Poltekim yang tersebar di seluruh Unit Pelayanan Teknis Imigrasi, Kantor Pusat, Kementerian Hukum dan HAM RI, Perwakilan RI di luar negeri, dan instansi pemerintah lainnya. “

Munas pertama IKA POLTEKIM mempunyai agenda penting yaitu penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Organisasi, Kode Etik, dan pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKA Poltekim.

Sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi, Alumni institusi pendidikan Pejabat Imigrasi Indonesia, mulai dari Djawatan Imigrasi, Akademi Imigrasi sampai dengan Politeknik Imigrasi wajib turut serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam membangun kualitas pendidikan serta mengembangkan ilmu terapan keimigrasian dalam setiap penugasan. “Sebagai organisasi yang beranggotakan lintas generasi dan merupakan praktisi di bidang keimigrasian, IKA POLTEKIM juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan rekomendasi bagi perbaikan dan penyempurnaan program dan kurikulum POLTEKIM agar sesuai dengan best practice Keimigrasian di lapangan. Hal ini akan mewujudkan kolaborasi yang sinergi antara alumni dan institusinya, sehingga POLTEKIM menjadi bagian dari pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, dan menguasai IPTEK sejalan dengan salah satu pilar pembangunan Indonesia 2045 ” demikian disampaikan Sekjen Kemenkumham dalam Pidatonya.

Deklarasi Pembentukan Ikatan Alumni Politeknik Imigrasi (IKA Poltekim) telah dilakukan pada 25 Januari 2019 oleh Direktur Politeknik Imigrasi dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Direktur Jenderal Imigrasi, serta atas nama seluruh Alumni pendidikan Pejabat Imigrasi.

Gedung Baru Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi Diresmikan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat, yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No.2 Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi (Komplek GOR Kota Bekasi). Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dibentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH03.OT.01.01 tanggal 25 November 2010, dan diresmikan operasionalnya pada tanggal 9 November 2011 sebagai Kantor Imigrasi kelas III Bekasi. Lalu melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-06.OT.01.02 tanggal 10 September 2015, Kantor Imigrasi kelas III Bekasi dinaikkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bekasi.

Melalui MoU antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 217/W11.IMI.IMI.8.UM.01.01-1069 tahun 2016, dilakukan rencana pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi dengan area seluas 5,020 m2 yang berlokasi di Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dimana tanah seluas 4,020m2 dipergunakan untuk gedung kantor, sedangkan tanah seluas 1,000 m2 dipergunakan untuk mess atau asrama pegawai Pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi yang beralamat di Teluk Pucung dasar pelaksanaan berdasarkan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Tujuan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi adalah guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat khususnya warga kota Bekasi dengan mengedepankan aspek-aspek pelayanan publik yang representatif.
Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Bekasi ini merupakan hasil kolaborasi dan dukungan penuh dari pemerintah kota Bekasi sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat kota Bekasi dalam hal pelayanan keimigrasian. Komunikasi antara Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kanim Non TPI Kelas II Bekasi dengan Pemerintahan Kota Bekasi dilakukan sejak Tahun 2016 dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara Kanim Kelas II Bekasi dengan Pemkot Bekasi terkait dengan pembangunan gedung baru Kantor Imigrasi Bekasi.

Pembangunan dimulai pada Tahun 2017 diatas tanah milik Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM seluas ± 5.020 M2 dengan pembiayaan dari APBD kota Bekasi total Rp. 31,8 Milyar, dengan anggaran tersebut akhirnya berdiri lah gedung utama imigrasi dengan 6 lantai, masjid dan pos jaga. Bahwa terkait dengan sarana pendukung layanan lainya seperti mebeulair dan interior gedung menggunakan anggaran dari Kementerian Hukum dan HAM. Proyeksi kedepan kami akan berencana menyelesaikan sarana pendukung layanan diantaranya area parkir dan sarana layanan perkantoran dengan mengajukan dalam rencana anggaran tahun 2020.

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi yang baru terletak di Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi (sebelah Kantor Kelurahan Teluk Pucung). Memiliki sarana prasarana seperti gedung kantor, masjid, lahan parkir, dan pos keamanan. Lantai basement yang terletak di paling bawah terdiri dari lahan parkir, control room security, pos keamanan, dan ruang deteni. Untuk lantai 1 digunakan untuk pelayanan bagi Warga Negara Indonesia (WNI), dengan fasilitas 11 booth foto dan wawancara, loket customer service, loket customer care, ruang bermain anak, nursery room, ruang cetak paspor, loket pengambilan paspor, ruang tunggu, dan ruangan ramah berbasis HAM. Lantai 2 digunakan untuk pelayanan bagi Warga Negara Asing (WNA) seperti 4 loket pelayanan izin tinggal, 2 booth foto dan biometrik, ruangan arsip, lounge VIP, serta ruangan tunggu bagi pemohon. Untuk itu, pembangunan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi yang berlokasi di Jl. Perjuangan, Kel. Teluk Pucung, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan keimigrasian dan mempermudah masyarakat, khususnya di wilayah Kota Bekasi, dan menjadikan Direktorat Jenderal Imigrasi bersih melayani.

Sebagai instansi vertikal, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik tanpa dukungan Pemerintah Daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota. Program peningkatan sarana prasarana perlu didukung banyak pihak.

Pencari Suaka di Kebon Sirih, DMI: Sudah Ditangani Imigrasi dan Kemensos

Keberadaan pencari suaka yang saat ini hidup di trotoar Jalan Kebon Sirih dan Kalideres mendapat reaksi Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin. Syafruddin menuturkan para pencari suaka tersebut sudah ditangani dari pihak imigrasi maupun Kementerian Sosial.

“Kan sudah ada instansi yang menangani, tentu imigrasi, Kemensos kemudian ada penampungan tentu ada prosedur khusus,” ujar Syafruddin di kantor DMI, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Meski begitu, para pencari suaka yang berada di kawasan Kebon Sirih maupun Kalideres harus dilayani dan dilindungi. Pernyataan Syafruddin tersebut didasarkan pada ideologi Pancasila yang di dalamnya mencantumkan pedoman berperikemanusiaaan.

“Sebagai negara yang punya perikemanusiaan berdasarkan kepada sebuah ideologi Pancasila kemanusian tentu kita harus melayani mereka dan melindungi mereka,” tandasnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta Edi Marsudi menyatakan bakal memindahkan para imigran pencari suaka dari berbagai negara tersebut ke Islamic Center, Jakarta Utara. Lantaran saat ini, imigran tersebut tinggal di sepanjang Jalan Kebon Sirih menggunakan tenda.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu hasil koordinasi antara Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dengan Kementerian Luar Negeri soal pemindahan imigran yang tinggal di trotoar Jakarta.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa langsung mengambil tindakan untuk pemindahan tersebut. Sebab, ia menilai persoalan imigran berbeda dengan masalah kemanusiaan yang biasa ditangani Pemprov. Sebab, para imigran tersebut bukan warga negara Indonesia.

Belasan WNA tanpa Dokumen di Tangerang Diamankan

Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang bersama tim gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, BNN, Kesbangpol dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menggelar razia Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Tangerang, Kamis (11/7/2109).

Hasilnya, 17 WNA yang tidak memiliki dokumen imigrasi maupun yang sudah habis masa berlakunya digiring petugas.

Kepala Imigrasi Kelas I Tangerang Herman Lukman mengatakan, 17 WNA tersebut diamankan dari 3 lokasi dari 5 titik lokasi target razia.

“Di Apartemen Akasa, Perumahan Alegio Residence 7 dan Komplek Medang Summarecon,” kata Lukman kepada wartawan.

Lukman mengaku, petugas sempat dibuat bingung saat di Komplek Medang. Pasalnya, di lantai 1 rumah digunakan sebagai rumah makan.

“Nah di lantai 2 nya mereka tinggal, ada yang sempat mau melarikan diri dengan cara loncat tetapi gagal karena kakinya patah,” ujarnya.

Dari belasan WNA yang diamankan, hanya 4 orang yang bisa menunjukkan identitasnya atau paspor yang. Dari paspor tersebut, diketahui WNA tersebut terakhir masuk ke Indonesia sejak tahun 2018.

“Dua paspor Nigeria berakhir masa berlaku 5 Juli 2018 dan 19 Maret 2018, satu paspor Maldives berakhir masa berlaku September 2018 dan satu paspor Siregal berakhir masa berlaku 4 Juli 2018 visa travel. Mereka diamankan dengan dugaan sementara karena overstay,” jelas Lukman.

WNA yang terjaring kini diamankan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Tangerang untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Tindakan selanjutnya akan kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut,” tutupnya.

Imigrasi Klarifikasi Video Viral Soal Serbuan Warga China ke Riau

Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau membantah ada “serbuan” warga negara asing China ke Riau lewat bandara di Kota Pekanbaru. Informasi mengenai adanya serbuan itu beredar lewat video viral di media sosial belum lama ini.

“Rombongan tersebut tidak ada yang berangkat ke luar negeri, sementara tidak diketahui kebangsaannya,” kata Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Riau Mas Agus Santoso, di Pekanbaru, Senin, 1/7.

Berdasarkan penelusuran, lokasi di video itu memang benar di Bandara Pekanbaru tepatnya di Terminal Keberangkatan. Mas Agus Santosa mengatakan dari hasil koordinasi internal, disimpulkan rombongan tersebut kemungkinan warga negara Indonesia dari daerah di luar Riau. “Mereka akan berangkat dengan pesawat dengan rute penerbangan domestik, setelah mengikuti acara Bakar Tongkang di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.”

Video yang viral tersebut berdurasi sekitar satu menit dan kemungkinan besar diambil menggunakan handphone. Dalam video tersebut tergambarkan keramaian Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II di Kota Pekanbaru. Tampak ratusan calon penumpang yang disoroti dalam video semuanya bermata sipit dan mengenakan seragam kaos olahraga dan membawa koper-koper besar di troli.

Dalam video juga ada suara seorang perempuan yang kemungkinan besar sedang merekam video itu.

Imigrasi Langsa Deportasi 8 Warga Myanmar

Setelah menjalani proses pemeriksaan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, akhirnya mendeportasikan 8 warga Myanmar ke negara asalnya. Delapan WNA ini merupakan Anak Buah Kapal (ABK) yang ditangkap Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Belawan di Perairan Selat Malaka beberapa waktu lalu melalui, Rabu (3/7)

Pendeportasian terhadap 8 warga asing ini dilakukan melalui Bandara Internasional Kualanamu, Medan Sumatera Utara, di bawah pengawasan langsung petugas Imigrasi Kelas II TPI Langsa. Semua warga asing tersebut dideportasi langsung ke negara asalnya Myanmar.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa, Mirza Akbar kepada Rakyat Aceh mengatakan, dari 8 warga Myanmar yang di deportasi tersebut, 1 orang merupakan eks narapidana Ilegal fishing yang sudah selesai menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II TPI Imigrasi Langsa.

“Sementara 7 orang adalah ABK yang ditangkap oleh PSDKP Belawan di perairan selat malaka beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak PSDKP Belawan menyerahkan 7 warga negara Myanmar ini ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa untuk proses pemulangan,” sebut Mirza.

Tambahnya, selain pemulangan atau deportasi ke negara asal, 8 warga negara Myanmar tersebut juga dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa penangkalan untuk masuk kembali ke Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!